Budaya K3 dan Pilkada

Di Indonesia pada tahun ini akan diadakan pilkada serentak di 171 daerah dengan rincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Di Sulawesi Selatan sendiri, pilkada akan diadakan di 9 kabupaten dan 3 kota belum termasuk pemilihan gubernur (kpu.go.id, 2018). Jadi total 13 pasang pimpinan daerah di Sulawesi Selatan akan diperebutkan oleh total 37 pasangan calon sesuai daerahnya yang telah resmi diakui oleh KPUD masing masing (liputan6.com, 2018).

Sebagai warga Sul-Sel, kita diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi 5 tahunan ini untuk memilih calon terbaik yang akan memimpin kita selama 5 tahun kedepan. Masing masing calon nantinya akan memaparkan visi misi dan program kerjanya. Tentu saja apa yang akan mereka paparkan nantinya adalah hal hal yang (mereka duga) baik dan realistis serta bisa dilaksanakan di daerahnya masing masing. Namun demikian, terkadang ada satu dua dari program itu nantinya yang mungkin terlalu jauh mengambang di awang awang tanpa langkah implementasi yang jelas.

Selain visi misi, program kerja dan rekam jejak dari masing masing calon yang bisa kita jadikan dasar dalam memilih salah satu calon nantinya, kita sebagai pemilih juga bisa menentukan indikator atau acuan sendiri untuk memilih calon pemimpin daerah kita. Salah satu yang bisa dijadikan acuan adalah seberapa besar perhatian dari masing masing calon itu terhadap budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Apa sih budaya K3 itu dan mengapa perhatian terhadap budaya K3 ini menjadi penting dan seharusnya dijadikan salah satu dasar dalam memilih pemimpin kita nantinya?

Secara filosofi, budaya K3 adalah sebuah perilaku berpikir terus menerus tentang bahaya dan resiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan di lingkungan hidup kita sehari hari yang disertai dengan upaya pencegahan dan penanggulangannya (Harian Fajar, 2017).

Selama ini di Sulawesi Selatan dan mungkin juga di daerah lain, budaya K3 baru terbatas dilaksanakan di perusahaan perusahaan, itupun karena diwajibkan oleh undang undang (UU No. 1 Thn 1970 tentang keselamatan kerja). Walaupun cenderung terpaksa, namun harus diakui bahwa manfaat penerapan budaya K3 di perusahaan sangat banyak. Diantaranya adalah dapat meningkatkan kualitas produk yang dibuat perusahaan, dapat meningkatkan daya saing perusahaan, dapat mengurangi bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan di tempat kerja dengan slogannya “zero accident” dan yang terakhir, dapat meningkatkan produktifitas karyawan.

Namun penerapan budaya K3 di luar perusahaan juga penting dan ini yang belum dilakukan. Padahal justru hal inilah yang mendesak untuk dilakukan karena melibatkan masyarakat dalam tahapan pelaksanaannya dengan cakupan yang tentu saja lebih luas.

Dengan memperhatikan makna filosofi budaya K3 di atas, perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan diri dan masyarakat juga harus dilakukan oleh kita bersama karena cakupan maknanya adalah untuk semua orang, dimanapun dan kapanpun. Ini karena potensi potensi bahaya dengan tingkatan resikonya masing masing bisa berada dimana saja dan pada setiap saat baik itu ketika berada di rumah misalnya, di jalan, di pusat perbelanjaan, di lingkungan tempat tinggal kita dll.

Orang yang berbudaya K3 ketika berkendara adalah orang yang memperhatikan dan mematuhi rambu rambu lalu-lintas, mengenakan helm pengaman atau mengenakan sabuk pengaman. Orang seperti ini akan bertindak hati hati dalam berkendara dan cenderung berperilaku aman. Perilaku seperti ini dengan sendirinya akan berdampak pada pengurangan bahkan penghilangan kejadian kecelakaan di jalan raya. Jika perilaku ini juga diterapkan untuk setiap aspek dalam kehidupan bermasyarakat kita, maka masyarakat yang demikian itu akan cenderung meningkat kualitas hidupnya, meningkat derajat kesehatannya dan akan tercipta masyarakat dengan perilaku yang aman dan sehat.

Dalam mewujudkan perilaku masyarakat yang berbudaya K3, pemerintah daerah dibawah calon pemimpin yang terpilih nantinya harus mendukung dengan perangkat peraturan daerah dan kebijakan pembangunan yang memudahkan dan membantu masyarakat untuk berbudaya K3. Misalnya dengan kebijakan sosialisasi budaya K3 di masyarakat, mewajibkan ditambahkan dan diajarkannya materi tentang K3 di sekolah sekolah mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi, melengkapi sarana dan prasana di daerahnya yang mendukung terwujudnya perilaku budaya K3, dll.

Pada setiap pilkada, kita memilih orang dan bukan partai, jadi lihatlah dan cermatilah dengan baik personalitas, rekam jejak dan komitmen pelaksanaan budaya K3 dari masing masing calon. Setiap calon pemimpin yang terpilih nantinya harus melanjutkan prestasi dari gubernur Syahrul Yasin Limpo sebagai salah satu pembina K3 terbaik se Indonesia tahun lalu dengan menjadi pembina K3 terbaik di daerahnya masing masing dan dengan lebih memperluas cakupan dari pelaksanaan budaya K3 tidak hanya di dalam perusahaan saja tetapi juga dalam kehidupan kita sehari hari.

Perhatian terhadap budaya K3 adalah salah satu perwujudan dari ketaqwaan calon pemimpin kita (Harian Fajar, 2017). Dari ke 37 pasangan calon yang akan bertarung untuk menjadi 13 pasang pimpinan daerah di Sulawesi Selatan, apakah ada calon pemimpin yang seperti itu?.

Nama

Email

Komentar

  CAPTCHA code

Masukkan kode diatas