Reklamasi, Bolehkah?

Slamet Trisutomo

Akhir-akhir ini media cetak maupun elektronik mewacanakan reklamasipantai Makassar. Ada talk show, ada diskusi, tokoh masyarakat dan ahli hukum sertapolitisi juga ikut berbicara. Juga sampai pihak berwajib turun tangan melakukan investigasi ke suatu proyek. Fajar 2-12-2013 juga memuat foto reklamasi di Losari. Sementara, memang benar di pantai Makassar menjadi ajang lomba reklamasi. Media cetak memuat adanya investor nasional dan mancanegara yang merencanakan akan mereklamasi di pantai sisi utara dari muara S. Tallo sampai Biringkanaya, yang konon katanya sudah memiliki ijin. Mereka yang sudah melakukan reklamasi ada yang legal, ada yang berkedok RTH, tapi banyak yang diam-diam luput dari pengamatan masyarakat luas. Cobalah tengok di sepanjang pantai Makassar, terutama sekitar jalan Metro dan Trans Studio, pembaca akan melihat lomba reklamasi yang masif. Pertanyaannya, bolehkah mereklamasi pantai,kalau boleh apa syaratnya?

 

Gula dan Semut

Pantai suatu kota adalah kawasan yang sangat strategis, menarik, dan prospektif. Kerajaan Gowa dan Tallo membangun 13 benteng di sepanjang pantai Makassar, mulai dari Benteng Somba 0pu sampai Benteng Tallo, sebagai titik pertahanan strategis terhadap invasi musuh. Kumpeni Belanda dipimpin Cornelis Spelman di Abad 16 datang dan mendirikan benteng Rotterdam serta membangun pelabuhan Wilhelmina (sekarang Soekarno-Hatta) karena alasan melindungi bisnis rempah-rempah dan hasil bumi di awalnya. Menarik karena sebagai titik awal pertumbuhan kota, memiliki berbagai fasilitas dan dianggap sudah matang dengan infrastruktur sudah terbangun. Prospektif karena sudah memiliki berbagai infrastruktur, misalnya pelabuhan, pergudangan, perkantoran dan perbankan, serta infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, suplai air bersih, telekomunikasi, dan transportasi. Dan menarik karena memiliki pesona keindahan alami, terutama disenja hari dengan sunsetnya. Kawasan pantai sudah menjadi kawasan yang mapan, bagaikan gula yang mengundang semut untuk datang. Kata Breen dan Rigby (1992) serrta Klei (2009), pantai adalah kawasan yang paling dinamis dari segi ekonomi.

 

Mengapa mereklamasi sering yang illegal? Reklamasi adalah upaya memperoleh lahan baru. Membeli lahan di bagian kota sangat mahal harganya. Belum lagi akan menghadapi masalah hukum pertanahan yang tidak sederhana serta masalah sosial yang melelahkan. Mereklamasi tidak memusingkan, tinggal pesan tanah timbunan, tumpahkan tanah atau batu keperairan yang dalamnya, hanya beberapa meter. Dalam waktu yang singkat, selesailah sudah penimbunan, lalu diperoleh lahan baru, berapa luas yang diinginkan tak ada yang membatasi. Gilirannya, keuntungan yang berlipat ganda akan segera masuk kantong karena harga jual lahan yang diperoleh sangat tinggi. Di sinilah alasan mengapa investor atau pengembang melakukan reklamasi. Di sinilah terjadi lomba reklamasi

 

Lingkungan yang Sensitif

Tanpa disadari lahan hasil reklamasi akan mengubah bentang alam. Pantai adalah ekosistem yang sensitif dan rentan, mudah berubah karena pengaruh ulah manusia. Bila reklamasi dilakukan, garis pantai berubah, menjadi kedepan. Bentuk pantai mengubah arus air laut. Reklamasi, bila hanya dengan tanggul batu tanpa menggunakan konstruksi berteknologi yang benar semacam sheet pile tapi mahal,akan menimbulkan dan meningkatan turbiditas air. Air laut akan keruh, penetrasi cahaya matahari akan sulit menembus jauh kedalam air sehingga proses fotosintesis bagi plankton lamun dan terumbu karang, makanan dan habitat bagi ikan dan biota laut lainnya, akan terganggu. Akibatnya populasi ikan dan biota laut lainnya akan berkurang, jumlah tangkapan nelayan akan turun, harga ikan akan semakin mahal, rejeki nelayan akan menurun, dan bukan tidak mungkin akan meningkatnya kriminalitas.

 

Reklamasi berarti akan mematikan sabuk hijau mangrove di Biringkanaya. Padahal mangrove karunia Allah ini berfungsi ganda: tempat berpijahnya larva biota laut seperti udang, penahan abrasi, penahan gelombang Tsunami, penahan instrusi air laut, dan sebagai ekosistem tempat hidupnya berbagai jenis satwa, bahkansebagai tempat rekreasi. Jumlah mangrove di Indonesia semakin kritis gara-gara reklamasi dan pembangunan yang tidak sadar lingkungan. Dampak lain adalah terjadinya perubahan oceanografi. Karena batas dan bentuk pantai berubah, maka arah arus laut berubah, timbul ombak gelombang karena arus menatap dinding reklamasi, terjadi abrasi dan sedimentasi di tempat lain. Bisa jadi arus dan gelombang akan menggerus atau mencemari terumbu karang di gugusan Spermonde yang sangat mempesona itu. Hak sosial ekonomi juga akan hilang, kalau hasil reklamasi menjadi milik privat atau komersial. Kehadiran lahan baru hasil reklamasi akan menghilangkan hak publik untuk mengakses pantai. Sekarang kita masih bebas untuk mandi-mandi, memancing, atau sekedar bercengkerama menikmati indah dan segarnya pantai. Tapi kalau hasil reklamasi menjadi milik privat, kita terpaksa harus membayar kalau ingin menikmati pantai dan laut. nelayan juga akan kehilangan akses bagi perahunya dari dan menuju pantai. Lihatlah sekarang, betapa panjangnya jarak tempuh bagi nelayan menuju lelong  di Jl. Rajawali, harus melewati jalur berliku dari sejumlah tanah garapan milik oknum tertentu yang tidak jelas asal muasalnya. Pantai dan laut karunia Allah yang mestinya untuk semua umatnya menjadi barang mahal yang sulit dijangkau. Anak cucu kita, masyarakat nelayan dan pelaut Bugis Makassar yang terkenal sebagai pelaut pemberani, akan berubah karakternya, kelak akan kehilangan jiwa pelautnya. Anak-anak pantai yang tadinya bisa berenang secara otodidak, kelak terpaksa harus kursus di kolam renang dulu. Lunturlah jiwa pemberani kita.

 

Koridor Peraturan dan Perundangan

Lalu haruskah kita menolak reklamasi untuk pembangunan? Sebenarnya telah banyak perundangan dan peraturan sebagai koridor atau rambu boleh dan tidaknya mereklamasi pantai. Mulai dari UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PP 55/2011 tentang RTRW Mamminasata, dan Perda Sulsel tentang RTRW Sulsel. Dalam konteks penataan ruang, UU dan peraturan tersebutpada intinya mengatur dan memberikan batasan dan warning bahwa pembangunan harus berasas  sustainable development menurut Brundland (1992): Seimbang  antarkomponen ekosistem, sosial, dan ekonomi. Jelasnya pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara kelestarian ekosistem, memberikan hak sosial dan manfaat ekonomi kesejahteraan bagi semua. Ingat bahwa lingkungan adalah hak anak cucu kita kelak. Jangan dirusak kalau tidak mau dikutuk anak cucukita!

 

Secara khusus, Permendagri 1/2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan dan Perpres 112/2012 tentang Reklamasi Pantai secara khusus mengatur tentang reklamasi pantai. Dalam Permendagri 1/2008 tersebut, bagian III pasal 24-28, mengatur secara khusus reklamasi pantai. Hal penting dalam pasal tersebut adalah reklamasi pantai harus tertuang dalam RTRW (Ps 25). Pasal 26 menyatakan Gubernur harus mengajukan usulan ke Mendagri berdasarkan usulan Bupati/walikota dengan melampirkan: a) Studi kelayakan, b) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), c) rekomendasi gubernur bersama DPRD provinsi, dan d) persetujuan bupati/walikota bersama DPR. Perpres 112/2012 yang ditandatangani oleh presiden 6 Desember 2012 mengatur tata cara reklamasi pantai secara ketat. Antara lain memuat reklamasi harus disiapkan, didahului oleh perencanaan yang mencakup penentuan lokasi, membuat rencana induk, studi kelayakan, dan rencana detail (pasal 3). Dalam pasal 5 menyangkut aspek teknis sebagai syarat, mencakup perubahan oceanografi; ini bisa dikaji dengan simulasi computer. Masih dengan Perpres 112/2012, Pasal 7 dan 8 menyangkut aspek lingkungan, terutama kelestarian ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, biota air, dan terumbu karang). Pasal 9 menyangkut sosial ekonomi, meliputi akses publik, yaitu harus memberikan jalan dan transportasi bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, Permen PUno.40 tahun 2007 mengatur sangat detail dan teknis rencana reklamasi. Pendek kata, reklamasi boleh sepanjang harus dipersiapkan secara matang, mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan hidup, dan memberikan hak sosial ekonomi masyarakat. Reklamasi harus prosedural, didahului dengan rencana induk dalam dan dirinci dalam Rencana Detail Teknik Ruang (RDTR).  Semua dokumen itu harus disosialisasikan sejak adanya gagasan sampai selesainya dokumen. Dokumen harus terbuka bagi siapa saja, tidak boleh hanya diketahui oleh pihak tertentu.

 

Instrumen Reklamasi

Berdasar koridor perundangan dan peraturan tersebut, untuk melakukan reklamasi perorangan atau badan harus menyiapkan sejumlah dokumen: 1) RTRW harus mencantumkan adanya kawasan yang akan direncanakan untuk reklamasi. RTRW itu sendiri harus dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan disosialisasikan secara luas sebelum menjadi Perda. 2) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang harus berisi Rencana Induk (Masterplan) reklamasi, harus dilengkapi dengan kajian ekonomi, sosial, dan lingkungan, 3) Persetujuan Mendagri, yang diperoleh dengan cara diajukan oleh gubernur bersama DPR setelah mendapat dokumen atau rencana induk dari bupati atau walikota termasuk persetujuan desain teknis terinci detailed engineering design, yaitu gambar teknis.

 

Source: http://www.academia.edu/21669695/Reklamasi_Bolehkah

Nama

Email

Komentar

  CAPTCHA code

Masukkan kode diatas