Pelatihan Pengukuran Dan Perhitungan Tonase Kapal Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2021 Pada Perajin Kapal Kayu Tradisional Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

Abstrak

Ide dasar pengukuran tonase adalah untuk menentukan kapasitas dan penarikan retribusi sebuah kapal, yang kemudian berkembang menjadi bukti kepemilikan kapal dan kebangsaan kapal. Pada tahun 1969 diadakan konfensi tentang pengukuran tonase kapal yang dikenal dengan sebutan Tonnage Measurement of Ship (TMS) 1969 Aturan ini berlaku secara internasional pada tahun 1982 dan diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia pada tahun 1989. Sebagai bentuk komitmen ratifikasi, maka Negara Republik Indonesia membuat aturan-aturan yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 tahun 2021 tentang pengukuran kapal. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 tahun 2021 tentang pengukuran kapal merupakan produk peraturan yang baru. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi peraturan tersebut kepada kelompok pemilik dan pengrajin kapal kayu tradisional. Sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Galesong kepada kelompok pengrajin kapal kayu TORANI berupa pelatihan pengukuran dan penghitungan GT (Gross Tonnage) dan NT (Net Tonnage) kapal kayu dengan metode dalam negeri. Selama pelatihan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dan aktif dalam mengajukan pertanyaan seputar peraturan tersebut, termasuk bagaimana cara mengukur GT dan NT sebuah kapal. Indikator Keberhasilan Pelatihan (IKP) sebesar 85 % diperoleh dari rerata nilai tes akhir (post test). Indikator persentase ini menunjukan bahwa pelatihan tersebut sangat memuaskan dan berhasil dalam menyampaikan peraturan baru tersebut kepada peserta.